Tommy Manggus

Kerumunan ribuan  orang di acara Peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Detektor COVID-19 yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Lapangan Karebosi pada Jumat lalu (2/7/2021)  menjadi paradoks  di tengah  upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid. Pemerintah, yang selama ini berkoar-koar agar  masyarakat menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, melarang   acara resepsi pernikahan dan kegiatan lainnya yang berpotensi  menimbulkan kerumunan, pada kenyataan  menjadi  ceremony creator  yang paling banyak memproduksi  kegiatan yang mengundang kerumunan. Dalih bahwa setiap kegiatan  yang dilaksanakan telah menerapkan  protokol kesehatan  yang ketat, pada praktiknya tak sepenuhnya bisa dijamin. Contohnya di acara peluncuran tim detektor oleh Pemkot Makassar tersebut. Awalnya, kegiatan  itu  berjalan tertib, semua peserta diatur dengan  jarak tertentu. Namun kerumunan mulai terjadi saat hujan mengguyur. Para petugas yang baru diperkenalkan tiba-tiba  berlarian mencari tempat ber

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvinda Putra melalui akun Twitter @BEM_UIOfficila  menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai the  king Of lips service dengan  ilustrasi satire Presiden Jokowi menggunakan mahkota raja. Dalam captionnya,  Leon beralasan Jokowi selama ini kerap mengobral janji manis tapi tak selaras realita. Mulai dari rindu didemo, revisi UU-ITE, penguatan KPK dan rentetan janji lainnya. Tak pelak, postingan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis UI ini  menjadi trending topic di twitter yang kemudian menghentak emosi dan sentimen politis masyarakat di media sosial lainnya,  menciptakan magnitudo dua kelompok  pro  dan kontra. Mereka yang Pro memuji  Leon  Alvandi Putra sebagai mahasiswa yang kritis dan berani, menilai postingan itu ada benarnya, sehingga wajar sebagai aktivis mahasiswa, Leon  menunjukan  bentuk kepedulian  terhadap perbaikan bangsa .  Sedangkan mereka yang kontra, terutama dari para pendukung Jokowi, mengecam

Kebencian sekelompok orang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), diyakini bukan hanya persoalan politik semata. Bukan pula hanya  karena jagoan calon presiden kelompok mereka kalah, atau tak  lagi punya kuasa. Tapi lebih dari itu, karena  kebencian akut  mereka kepada Pancasila. Sosok Jokowi, oleh kelompok pembenci ini dianggap   sebagai  representasi  pemimpin  yang teguh menjaga dan melindung  Pancasila. Ia dipandang sebagai  trigger  besarnya kekuatan rakyat yang menghalangi  dan menghentikan masuknya  gerakan radikalisme, khilafah  dan  NKRI syariah, yang selama  sepuluh  tahun sebelumnya melenggang bebas tanpa batas di negeri ini. Keterlibatan para  pembenci ini sebagai penumpang gelap pada kontestasi Pilpres 2014 dan 2019 bersama Prabowo,  menjadi  momentum  paling krusial untuk  mencegah pemimpin seperti  Jokowi dan orang-orangnya yang setia pada Pancasila  memegang kendali pemerintahan. Mereka sejatinya akan  terus megggerakkan semua simpul-simpul  operasional  dan  networking

VAKSIN BERBAYAR YANG TERTUNDA PT Kimia Farma menunda pelaksanaan Vaksin Gotong Royong berbayar untuk individu yang  sedianya  jadwalkan  hari ini, Senin, 12 Juli 2021. Alasan penundaan ini, oleh Kimia Farma berkaitan dengan animo masyarakat yang cukup tinggi, sehingga  proses  sosialisasi  harus diperpanjang dulu sampai waktu ditentukan. Terlepas soal penundaan itu, alangkah eloknya jika pemerintah meninjau kembali kebijakan vaksin mandiri ini agar situasi pandemi tidak semakin buruk oleh isu negatif yang berkeliaran    menyudutkan pemerintah. Selain itu, sungguh tidak etis jika kegiatan vaksin berbayar bagi individu dilaksanakan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 dan tingginya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin secara gratis. Meski vaksinasi ini    peruntukan  bagi orang  yang mampu alias berduit saja! Tetap saja tidak tepat ketika masyarakat yang sedang gelisah dan berpeluh kesah dalam antrean menunggu giliran vaksin, sementara  di tempat lain ada orang deng

MALIH, DAN ANJING-ANJING YANG MENARI ""Halo Jokowi an**g, polisi an**g, aku tak takut sama polisi an**g yah'. Sembari merokok, pria kurus di dalam video itu terus mengatakan tidak takut polisi dan  menyebut Presiden Jokowi dengan sebutan an**g. "Aku gak takut sama polisi. Halo Jokowi an**g. Aku gak takut sama polisi an**g yah!" ujarnya Itulah kutipan dari  sebuah video  yang menunjukan seorang pria sedang menghina Presiden Jokowi dan Polisi dengan  sebutan, maaf seekor binatang "anjing". Dua  hari kemudian tersiar berita penangkapan pria tersebut oleh Polres Bangkalan. Esoknya, muncul video permintaan maaf pelaku  yang ternyata bernama Malih. Gayanya tidak lagi menyakinkan persis ayam yang habis dipresto. “Saya, pemilik akun TikTok @masmalih376, atas perbuatan saya setelah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan mengatakan Jokowi anj**g, polisi anj**g

Sebuah Pelajaran Dari Konflik PPKM Bak lakon aktor protagonis dan antagonis dalam sebuah film yang menguras emosi penonton, Pemberlakuan Pembatasan Pergerakan Masyarakat (PPKM) Darurat di beberapa wilayah di indonesia, telah menyajikan   scene konflik antara petugas dengan masyarakat.  Misalnya, saat petugas PPKM Darurat menyetop dan mengamankan  anggota Paspampres di Daan Mogot, Jakarta Barat, sehingga menimbulkan sikap reaktif dari rekan-rekan anggota Paspampres tersebut, yang sempat mendatangi Polres Jakarta barat  Kemudian peristiwa ketika petugas PPKM Darurat diserang warga di Kecamatan Kenjeran, Surabaya saat melakukan patroli protokol kesehatan Covid-19. Bentrokan berlangsung saat petugas menutup warung yang melanggar ketentuan jam operasional. Warga yang menolak penutupan itu tiba-tiba menyerang petugas. Dalam kejadian itu sejumlah petugas terluka dan sebagian kendaraan  mengalami  kerusakan.  Adapula tontonan perlawanan seorang pemilik kedai kopi di Medan yang menolak ditutup,

17 Juli 2021 Selamat  Jalan Saudaraku, Tenang Jiwamu Di Pangkuan Illahi.😭😭 Selamat Jalan Kakanda tercinta, Purnama Mauludin Hari ini, Tuhan Memanggilmu Ke Pangkuan-Nya Menjagamu agar kekal dan layak di sisi-Nya Teringat betapa berharganya dan hebatnya dirimu bagi kami Kau adalah kakak yang baik,kuat, berani,tegar dan banyak  jasa bagi kehidupan  kami adik-adikmu.. Sifatmu yang pendiam, selalu menjaga kata, ucapan dan .tindakan membuat kami nyaman dan aman di sampingmu Hari ini aku tdk sempat menemanimu ngobrol dan berbicara denganmu, karena Tuhan keburu memanggilmu Aku ingin menghiburmu dan menguatkanmu tapi panggilan Tuhan lebih kuat  untuk mengasihimu Ku ikhlas kan dirimu Biarlah tangisku dan doaku mengiringi kepergian mu di tahta ridho sang Khalik Selamat Jalan Kakakku Tersayang Purnama Mauluddin We Love you

NEGERI PARA PE-RANGKAP JABATAN Pilihan diksi  judul tulisan di atas saya kira tepat untuk menginsinyuasi tabiat dan syahwat rakus    orang-orang  di negeri ini.  Seorang anggota DPRD   memperkenalkan diri di sebuah acara organisasi  kepemudaan. Dengan bangganya, ia  menceritakan pengalaman organisasi dan jabatan-jabatan penting yang pernah dan sedang  didudukinya saat itu.  Melalui sebuah layar presentasi, berderet 126   jabatan organisasi dan institusi, yang mendapuk dirinya  sebagai pimpinan. Tak satupun dari ratusan jabatan itu luput disebutkannya. Dari semua  jabatan itu,  45 diantaranya menempatkan dirinya  sebagai  ketua atau orang nomor. Dan lucunya, semua itu dijabatnya dalam  waktu atau periodesasi yang sama.  Ada rasa kagum dari sebagian besar peserta. Tapi tidak sedikit pula  yang nyiyir dan meragukan. Tiba-tiba  wanita di belakangku bertanya. “Bagaimana bapak  membagi waktu dengan jabatan  sebanyak itu?.“  Ya itulah. Potret buruk   kita sedari dulu.  Kemaruk dan mabuk jabat

Berita Medsos vs Situs Berita Mungkin sudah setahun lebih saya tidak pernah lagi membaca dan menyentuh lembaran koran dan majalah. Bukan karena  pengaruh  pandemi Covid-19 seperti saat ini. Tapi karena memang informasi dan hiburan yang dibutuhkan lebih dari cukup diperoleh  hanya melalui smartphone. Akses internet dari ponsel pintar dirasa yang lebih praktis , cepat,  mudah  dan murah. Bahkan keluarga lebih bebas dan aman dari ancaman virus corona dibanding harus  memasukan koran dan majalah  dari    luar rumah. Dengan smartphone informasi dan hiburan  bisa dibaca, ditonton dan didengar dimana dan kapan saja. Bisa sambil berkendara, memasak dan aktivitas lainnya. Bisa   di kamar mandi, di toilet,  di kamar tidur, atau dimanapun tidak menghalangi kita menggunakan smartphone. Itulah sebabnya mengapa media konvensional seperti koran, majalah, televisi dan radio kini mulai diabaikan.    GlobalWebIndex mendatakan dari tahun ke tahun, jumlah penonton televisi, pendengar radio, pembaca koran

MONOLITIK ADVETORIAL DAN PERUSAHAAN PERS Seorang wartawan sekaligus pemilik media online mendatangi bagian humas salah satu pemerintah Kabupaten di Kalimantan.  Ia hendak menagih pembayaran advetorial pemeritah daerah (pemda) yang diterbitkan    di media online yang dimiliknya. Ternyata, Kepala Bagian  Humas yang baru menjabat dua bulan itu  menolak  membayarnya, Ia berdalih  tagihan media online  tersebut bukanlah media yang berbadan hukum/  perusahaan pers, seperti yang di atur dalam Undang Undang Pers.  Padahal,  pembayaran  advetorial media online yang dikelola perusahaan non pers lumrah dilakukan pejabat humas  sebelumnya dan di beberapa pemda lainnya. Sepanjang ada kontrak atau media order, ada badan usaha atau  badan hukum, advetorial itu boleh dibayarkan. Memang belakangan  ini,  beberapa pemda mulai   selektif menjalin  kerjasama penerbitan advetorial   di sejumlah media. Hanya media yang berbadan hukum pers dan terverifikasi oleh Dewan Pers yang dibolehkan mendapat kontrak ad